Di tengah maraknya perkembangan teknologi dan globalisasi, judi online menjadi fenomena yang sulit dihindari. Banyak negara telah melegalkan dan mengatur perjudian daring melalui lisensi resmi untuk memastikan keamanan dan transparansi. Namun, Indonesia mengambil sikap yang sangat tegas dan berbeda. Meski ada operator judi online yang legal di luar negeri, dalam konteks hukum Indonesia, semua bentuk judi online — termasuk yang “resmi” — tetap ilegal.
1. Dasar Hukum Larangan Judi di Indonesia
Indonesia melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online, berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 303 dan 303 bis KUHP mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang menyelenggarakan atau ikut serta dalam perjudian, baik sebagai pelaku maupun sebagai fasilitator. - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 (jo. UU No. 19 Tahun 2016) menyatakan bahwa penyebaran atau akses terhadap konten bermuatan perjudian di internet merupakan pelanggaran hukum. - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perjudian, termasuk dalam bentuk online, adalah haram karena mengandung unsur maysir (spekulasi) yang dilarang dalam Islam.
2. Status “Legal di Luar Negeri”, Tapi Tetap Ilegal di Indonesia
Banyak operator judi online yang memiliki lisensi resmi dari badan regulator seperti:
- Malta Gaming Authority (MGA)
- United Kingdom Gambling Commission (UKGC)
- Curacao eGaming
- Gibraltar Gambling Commissioner
Meski mereka beroperasi secara legal di negara asalnya, situs-situs ini tetap ilegal jika diakses dari Indonesia. Pemerintah tidak mengakui lisensi luar negeri karena:
- Bertentangan dengan hukum nasional dan nilai-nilai sosial budaya
- Mengancam ketertiban umum dan moral masyarakat
- Tidak memberikan perlindungan hukum bagi warga Indonesia yang menjadi korban
3. Tindakan Pemerintah Terhadap Judi Online
a. Pemblokiran Situs
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) secara rutin memblokir ribuan situs judi online setiap tahun. Pemblokiran dilakukan berdasarkan pelaporan masyarakat atau temuan tim siber pemerintah.
b. Penindakan Hukum
Polri, melalui Direktorat Tindak Pidana Siber, aktif menangkap operator judi online yang berbasis di dalam negeri, termasuk mereka yang berperan sebagai agen, promotor, atau penyedia infrastruktur.
c. Kampanye Edukasi
Pemerintah juga menggencarkan edukasi tentang bahaya judi online, termasuk melalui media sosial dan kerja sama dengan lembaga keagamaan.
4. Sanksi Bagi Pelaku Judi Online
Baik pelaku, penyelenggara, maupun pihak yang memfasilitasi judi online dapat dikenakan sanksi hukum:
- Pasal 303 KUHP: Ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda.
- UU ITE: Ancaman pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
- Penyitaan aset: Dalam beberapa kasus, aset pelaku judi online juga disita negara.
5. Konsekuensi bagi Masyarakat
Masyarakat yang terlibat dalam judi online berisiko menghadapi:
- Kerugian finansial
- Kehilangan pekerjaan dan hubungan sosial
- Ketergantungan (kecanduan judi)
- Tidak mendapatkan perlindungan hukum jika menjadi korban penipuan
6. Apakah Akan Ada Perubahan Kebijakan?
Sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa pemerintah Indonesia akan melegalkan atau mengatur judi online secara resmi. Penolakan terhadap perjudian didasarkan pada:
- Asas negara berdasarkan Pancasila, khususnya sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa)
- Norma sosial dan budaya yang menolak perjudian
- Risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari praktik perjudian
Kesimpulan
Meskipun di banyak negara judi online dapat beroperasi secara legal dan berlisensi, hukum Indonesia tetap memandang semua bentuk judi online — termasuk yang “resmi” — sebagai tindakan ilegal. Pemerintah tidak hanya melarang, tetapi juga secara aktif memblokir dan menindak situs dan pelaku judi daring. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia diimbau untuk menjauhi perjudian dalam bentuk apa pun demi kepatuhan hukum, ketenteraman sosial, dan kesehatan mental pribadi.